Tinggi badan untuk tes polisi bikin gagal? Baca ini dulu!
tinggi badan untuk tes polisi – Di tengah persiapan rekrutmen CASN, BUMN, dan juga penerimaan anggota Polri yang sama-sama ketat, syarat fisik seperti tinggi badan untuk tes polisi sering menjadi faktor penentu apakah seseorang bisa lanjut ke tahap seleksi berikutnya atau tidak. Banyak calon peserta sudah rajin lari, push-up, hingga belajar TKD dan psikotes, tetapi terhenti di meja pengukuran tinggi badan hanya karena selisih 1 sampai 2 cm dari ketentuan minimal. Itu sebabnya, memahami secara rinci aturan tinggi badan untuk tiap jalur Polri, mulai dari Akpol, Bintara, Bakomsus sampai Tamtama, menjadi *langkah strategis* yang tidak bisa diabaikan sejak awal. Berbeda dengan seleksi CASN atau BUMN yang umumnya tidak mensyaratkan tinggi badan, rekrutmen Polri memasukkan aspek antropometri (tinggi dan berat badan) sebagai filter awal. Beberapa jalur bahkan punya batas tinggi yang lebih tinggi dibanding jalur lain, dan ada ketentuan khusus bagi Orang Asli Papua (OAP). Jika Anda sedang merencanakan karier di kepolisian, artikel ini akan membantu Anda *membaca peta syarat tinggi badan*, memahami logika di balik angkanya, sekaligus menyusun strategi persiapan yang realistis dan terukur. Syarat dan Standar Tinggi Badan dalam Seleksi Polri Di banyak instansi negara, syarat tinggi badan mulai dilonggarkan. Namun di Polri, persyaratan ini masih dijaga ketat. Ini bukan sekadar soal tampilan gagah, tetapi kombinasi antara kebutuhan operasional, standardisasi kesehatan, dan citra institusi. Dalam bahasa analisis taktis, *angka tinggi* di sini berfungsi sebagai filter struktural yang memisahkan calon yang masuk kriteria fisik dasar dari mereka yang tidak. Secara operasional, anggota Polri terlibat dalam berbagai tugas lapangan yang menuntut kemampuan fisik tertentu: pengamanan massa, pengejaran pelaku, tugas jaga di titik rawan, hingga pengendalian huru-hara. Dalam skenario seperti ini, tinggi badan yang memadai sering berhubungan dengan jangkauan gerak, sudut pandang, dan kekuatan otot yang umumnya lebih baik pada postur tertentu. Bukan berarti tinggi otomatis unggul, tetapi dalam *situasi kerumunan dan kontak fisik*, postur yang cukup sering menjadi keunggulan taktis. Dari perspektif kesehatan, tinggi badan digabung dengan berat badan untuk menilai apakah seseorang berada pada rentang yang dianggap proporsional atau tidak. Tidak berhenti di angka tinggi saja, Polri juga melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh di tahapan Tes Kesehatan (Rikkes) yang menilai fungsi organ, postur tulang, hingga potensi penyakit bawaan. Bisa dikatakan, *tinggi hanyalah gerbang pertama* sebelum lapis pemeriksaan lain dijalankan. Yang perlu dipahami sejak awal: angka tinggi badan minimal adalah filter paling awal dan paling tegas. Pada tahap pemeriksaan administrasi dan verifikasi fisik, panitia hanya melihat apakah tinggi calon memenuhi atau tidak. Jika kurang, meski hanya 1 cm, calon biasanya langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa lanjut ke tes berikutnya. Di titik ini, kejujuran dan perencanaan menjadi kunci: jangan baru mengecek tinggi badan Anda ketika pendaftaran sudah dibuka, tetapi lakukan jauh hari sebelum masa rekrutmen dimulai. Taruna Akpol (Akademi Kepolisian) adalah jalur pendidikan perwira dengan kompetisi yang sangat ketat, mulai dari akademik, psikologi, hingga fisik. Tidak mengherankan bila standar tinggi di jalur ini relatif tinggi. Berdasarkan info resmi dan rangkuman lembaga bimbingan yang merujuk pengumuman Akpol, ketentuannya adalah: pria minimal 165 cm dan wanita minimal 163 cm. Angka ini bekerja sebagai “garis batas” yang membedakan siapa yang boleh masuk arena seleksi dari awal, dan siapa yang berhenti di pintu masuk. Bagi calon yang posisinya berada di *zona batas* (misalnya pria 165–167 cm atau wanita 163–165 cm), dua hal menjadi krusial secara taktis: postur tegak dan kebugaran/komposisi tubuh. Kebiasaan membungkuk, bahu jatuh ke depan, atau kepala menunduk bisa mengurangi hasil pengukuran sampai sekitar 0,5–1 cm saat berdiri di alat ukur. Dengan margin setipis itu, pengelolaan postur bukan lagi soal estetika, tetapi soal kelulusan atau gugur. Jika saat ini tinggi Anda berada 3–4 cm di bawah ketentuan (misalnya pria 162–163 cm yang menargetkan Akpol), Anda perlu melakukan kalkulasi realistis berbasis usia. Di atas usia 18 tahun, peluang bertambah tinggi secara signifikan sangat kecil. Latihan peregangan dan perbaikan postur memang bisa membantu memaksimalkan tinggi terukur, namun umumnya tidak cukup untuk mengejar kekurangan 3–4 cm. Dalam banyak kasus, calon akhirnya mengalihkan target ke jalur lain yang lebih sesuai dengan struktur fisiknya. Pada jalur Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), yang merupakan jalur paling populer dan berkuota besar, banyak Polda (misalnya Polda Metro Jaya di pengumuman Bintara Gelombang II T.A. 2024) mencantumkan standar yang sama: pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Di sini, ada selisih 5 cm antara pria dan wanita, sehingga untuk peserta wanita dengan tinggi 160–162 cm, jalur Bintara PTU relatif lebih “ramah” dibanding Akpol. Di pemeriksaan awal, pengukuran dilakukan tanpa alas kaki, badan tegak, tumit menempel, dan pandangan lurus ke depan. Hasilnya dicatat apa adanya. Secara praktik, kekurangan sekecil 0,2 cm pun kerap cukup untuk menggugurkan. Itu sebabnya, banyak bimbel dan pelatih fisik menyarankan calon peserta untuk menstandarkan cara mengukur tinggi di rumah selaras dengan prosedur panitia, melatih postur, dan menghindari kelelahan berlebih menjelang hari H pengukuran. Pada jalur Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus), standar tinggi di beberapa formasi non OAP sedikit lebih longgar, terutama bagi pria. Untuk formasi seperti Hukum, Gizi, atau Tata Boga, sejumlah pengumuman merangkum syarat sebagai berikut: pria minimal 163 cm dan wanita minimal 160 cm untuk non OAP. Ini memberikan celah alternatif bagi pria yang “terdampar” di angka 163–164 cm dan memiliki latar belakang pendidikan relevan. Sementara itu, untuk Orang Asli Papua (OAP), terdapat ketentuan afirmatif di beberapa Polda Papua dan sekitarnya. Misalnya, untuk Bakomsus OAP: di daerah pesisir, pria minimal 163 cm dan wanita minimal 158 cm; di daerah pegunungan, pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Aturan ini membuka ruang peluang lebih besar bagi OAP dengan tinggi di rentang tersebut, tetapi tetap tanpa kompromi pada tes kesehatan, kesamaptaan, maupun psikologi. Untuk jalur Tamtama, standar tinggi biasanya sedikit di bawah Bintara, namun tidak terlalu jauh. Beberapa pengumuman tahun-tahun lalu mencantumkan angka sekitar 163 cm untuk pria pada formasi tertentu. Namun karena format dan syarat bisa berubah setiap tahun dan per jenis formasi (misalnya Tamtama Brimob vs Tamtama Polair), angka historis tidak boleh dijadikan patokan permanen. Jalur ini juga menekankan kekuatan dan ketahanan fisik yang sangat berat, sehingga meskipun standar tinggi agak lebih longgar, tuntutan fisiknya justru bisa lebih keras. Jika disusun sebagai
Tes polisi jalur prestasi : hindari gagal seleksi dengan strategi ini!
Tes polisi jalur prestasi – Di tengah ketatnya persaingan seleksi CPNS, CASN, maupun rekrutmen BUMN yang menuntut nilai tinggi dan portofolio prestasi, banyak lulusan SMA hingga sarjana mulai melirik profesi lain yang juga sangat bergengsi: anggota Polri. Di sinilah tes polisi jalur prestasi menjadi salah satu jalur strategis yang layak kamu pertimbangkan, khususnya jika kamu punya rekam jejak prestasi akademik atau non akademik yang kuat. Berbeda dengan rekrutmen ASN atau BUMN yang umumnya hanya melihat nilai dan skor tes, jalur prestasi Polri secara eksplisit memberi nilai tambah pada sertifikat juara, hafalan Al-Qur’an, medali olahraga, hingga pengalaman organisasi berlevel tinggi. Namun, jalur ini tetap menuntut kesiapan total, karena kamu tetap harus lulus seluruh rangkaian tes standar seperti administrasi, kesehatan, psikologi, akademik, hingga jasmani. Jadi kalau kamu saat ini sedang menimbang pilihan antara ikut seleksi CASN, tes BUMN, atau fokus ke Polri, pemahaman yang matang tentang tes polisi jalur prestasi bisa menjadi keunggulan strategi. Apalagi, pola seleksi Polri yang menjunjung prinsip *BETAH* (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis) membuat prosesnya relatif jelas dan terukur, asalkan kamu benar benar paham alur, syarat, dan cara memaksimalkan prestasi yang sudah kamu miliki. Apa Itu Tes Polisi Jalur Prestasi dan Siapa yang Cocok Mengikutinya? Secara resmi, istilah yang sering digunakan dalam pengumuman Polri adalah *Bintara Polri Talent Scouting*, sering dimasukkan dalam skema *Bintara Rekrutmen Proaktif (Rekpro)*. Di kalangan bimbel dan calon siswa, jalur ini lebih populer disebut jalur prestasi. Intinya, ini adalah mekanisme seleksi Bintara yang memberikan kekhususan penilaian bagi pelamar dengan prestasi akademik maupun non akademik, tanpa menghapus kewajiban mereka untuk tetap mengikuti seluruh tes standar Polri. Di titik ini, ada dua kesalahpahaman yang sering muncul di kalangan calon peserta: 1. Mengira jalur prestasi berarti *”jalur pintar”* atau *”jalur orang dalam”*. 2. Mengira cukup membawa piagam, lalu otomatis diluluskan. Keduanya tidak tepat. Jalur prestasi bukan jalur istimewa yang melompati tes, melainkan jalur yang memberikan bobot tambahan pada prestasi tertentu yang sudah kamu miliki. Kamu tetap harus: – Memenuhi seluruh syarat dasar yang sama dengan jalur reguler. – Lulus ambang batas minimal di setiap tahapan seleksi, mulai dari administrasi, kesehatan, psikologi, akademik, jasmani, hingga penelusuran mental kepribadian. – Masuk dalam kuota formasi yang disediakan untuk jalur talent scouting di tahun tersebut. Bayangkan jalur reguler dan jalur prestasi seperti dua kelas yang berbeda, tetapi ujian akhirnya sama sulit. Bedanya, di kelas jalur prestasi, sebagian penilaianmu sudah *”dibantu”* oleh rekam jejak prestasi yang diakui negara, sehingga posisi tawar kamu di mata panitia Pantukhir bisa lebih kuat. Siapa yang paling cocok mendaftar lewat jalur ini? Secara praktis, kamu sangat dianjurkan mempertimbangkan tes polisi jalur prestasi jika: – Kamu punya sertifikat juara olimpiade sains atau lomba akademik minimal tingkat kabupaten atau kota. – Kamu atlet dengan medali resmi di ajang Porprov, Kejurda, Kejurnas, atau bahkan PON. – Kamu punya piagam juara seni budaya tingkat daerah hingga nasional. – Kamu hafidz Quran dengan hafalan minimal sekitar 10 juz dan mampu mengikuti uji tafsir. – Kamu pernah menjadi Paskibraka Provinsi atau Nasional, atau punya rekam jejak organisasi dan prestasi yang masuk dalam ketentuan Rekpro. Yang penting dicatat, semua prestasi itu bukan sekadar tempelan di berkas. Sertifikatmu akan diverifikasi, dicek keasliannya, bahkan bisa dikonfirmasi ke lembaga penyelenggara lomba jika diperlukan. Polri saat ini berusaha menjaga proses yang bersih dan transparan, sehingga manipulasi prestasi bisa berakibat fatal pada kelulusanmu. Jenis Prestasi, Nilai Tambah, dan Alur Tes dari Awal hingga Pantukhir Agar kamu tidak sekadar menebak nebak apakah prestasimu layak atau tidak, mari kita bedah kategori besar prestasi yang umumnya diakomodasi di jalur *talent scouting* Bintara Polri. Polanya cukup konsisten di berbagai pengumuman Polda meski detail angka, tingkat kejuaraan, dan masa berlaku bisa sedikit berbeda tiap tahun. Prestasi Akademik: Untuk Kamu yang Kuat di Ranah Intelektual Prestasi akademik adalah segala bentuk kejuaraan yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, logika, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Contohnya: – Juara olimpiade sains (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, dsb.) mulai tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, hingga internasional. – Lomba karya tulis ilmiah, debat ilmiah, riset, dan sejenisnya, dengan minimal tingkatan lomba di kabupaten atau kota. – Event kompetisi akademik lain yang diakui Dinas Pendidikan atau Kementerian terkait. Bagi kamu yang punya jenis prestasi ini, ada dua keuntungan utama: 1. Selaras dengan tes akademik PolriMateri ujian akademik Bintara meliputi Matematika, Bahasa Inggris, Wawasan Kebangsaan, dan Pengetahuan Umum. Kalau kamu terbiasa olimpiade atau lomba debat, pola berpikir cepat, analitis, dan terstruktur yang sudah kamu miliki akan sangat membantu, terutama di soal soal Matematika dan Bahasa Inggris yang sering didesain cukup menantang, bahkan mendekati tingkat kesulitan TOEFL untuk sebagian bagian. 2. Daya saing di Pantukhir meningkatDi tahap penentu akhir, panitia akan melihat keseluruhan profilmu, bukan hanya angka nilai. Prestasi akademik yang jelas, apalagi di level provinsi atau nasional, bisa menjadi penilaian plus bahwa kamu adalah kandidat yang punya potensi intelektual kuat untuk dikembangkan dalam pendidikan kepolisian. Agar prestasi akademikmu benar benar diakui, perhatikan beberapa hal penting: – Piagam harus asli dan bisa diperlihatkan fisiknya saat verifikasi administrasi. – Lomba harus resmi, tidak swasta abal abal tanpa pengakuan instansi pendidikan atau pemerintah. – Tanggal prestasi harus masih dalam rentang masa berlaku, yang umumnya maksimal tiga tahun ke belakang dari waktu pendaftaran. Jika sertifikatmu sudah lebih tua dari tiga tahun, kamu tetap bisa daftar Polri, tetapi biasanya akan masuk jalur reguler, bukan jalur prestasi. Prestasi Non Akademik: Dari Medali Lapangan Sampai Hafalan Al Quran Kategori non akademik jauh lebih beragam, dan justru di sini banyak calon peserta yang *”diam diam”* sebenarnya sudah punya modal besar, tetapi tidak menyadarinya. Beberapa jenis prestasi non akademik yang sering masuk dalam Talent Scouting Bintara Polri antara lain: 1. Olahraga Prestasi Ini salah satu kategori paling banyak diminati. Contoh cabang yang sering diakomodasi: – Pencak silat – Atletik – Sepak bola/futsal – Bola voli, basket – Cabang bela diri lain yang diakui Pengurus Besar atau Pengprov cabang olahraga tersebut Level kejuaraan yang biasanya diperhitungkan: – Juara di tingkat kabupaten atau kota (minimal posisi tertentu, misalnya 1, 2, atau 3). – Juara di tingkat provinsi, Kejurda, atau Porprov. – Medali Kejurnas, PON, atau kejuaraan internasional resmi. Kenapa olahraga begitu difavoritkan? Karena
Tes polisi jalur sarjana : IPK pas-pasan tetap bisa lolos?!
Tes polisi jalur sarjana – Bagi lulusan S1, D-IV, atau S2 yang sedang galau memilih jalur karier di tengah hiruk pikuk persiapan seleksi CASN dan rekrutmen BUMN, tes polisi jalur sarjana lewat program SIPSS adalah salah satu peluang strategis yang sering terlewat. Di saat banyak pesaing berebut formasi ASN dan posisi di perusahaan pelat merah, jalur SIPSS justru menawarkan posisi start karier pada level perwira pertama dengan struktur jenjang yang jelas, gaji dan tunjangan yang kompetitif, serta ruang pengabdian langsung kepada negara. Dengan seleksi yang transparan dan berbasis komputer (CAT), jalur ini sangat relevan untuk generasi sarjana yang terbiasa dengan sistem seleksi modern dan berbasis merit. Di tengah ketatnya persaingan dunia kerja, memahami seluk-beluk tes polisi jalur sarjana menjadi kunci, bukan hanya agar lolos seleksi, tetapi juga agar Anda bisa menilai apakah jalur ini memang sejalan dengan kapasitas akademik, kondisi fisik, dan rencana hidup jangka panjang Anda. Tulisan ini akan membedah secara teknis apa itu SIPSS, syarat lengkap, tahapan tes, sampai strategi taktis yang realistis agar peluang lolos Anda semakin besar. Apa Itu SIPSS dan Syarat Utama Peserta Program *Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana* (SIPSS) adalah jalur rekrutmen khusus yang disediakan Polri bagi lulusan D-IV, S1, dan S2 untuk langsung masuk ke kepolisian pada level perwira pertama dengan pangkat *Inspektur Polisi Dua (Ipda)*. Berbeda dengan jalur Akpol yang mendidik taruna sejak lulusan SMA, SIPSS memanfaatkan kompetensi akademik yang sudah Anda miliki untuk diintegrasikan ke dalam tugas kepolisian. SIPSS dirancang untuk menghasilkan perwira yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan analitis, serta sikap profesional yang selaras dengan kode etik Polri. Latar belakang pendidikan Anda, misalnya hukum, kedokteran, teknik, psikologi, atau disiplin lainnya, akan menjadi modal utama untuk penempatan dan tugas yang lebih spesifik di lapangan. Satu karakteristik penting yang sering dilupakan adalah durasi pendidikannya yang relatif singkat, sekitar enam sampai tujuh bulan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri di Semarang. Artinya, dalam kurang dari satu tahun sejak masuk pendidikan, Anda sudah bisa menyandang pangkat Ipda dan mulai bertugas sebagai perwira Polri. Di sisi lain, kompetisi di tes polisi jalur sarjana tergolong sangat ketat. Pada tahun 2025 saja, Polri hanya membuka sekitar 140 formasi untuk SIPSS dari berbagai jurusan. Artinya, kombinasi antara kuota sempit, persyaratan akademik tinggi, dan tuntutan fisik yang tidak ringan menjadikan seleksi ini benar-benar sarat sistem gugur di setiap tahap. Untuk konteks perbandingan, jika di seleksi CASN Anda sering bersaing di level nilai SKD dan SKB, di SIPSS Anda harus menyeimbangkan antara performa akademik, psikologi, rekam jejak moral, dan performa fisik. Tidak cukup hanya pintar, tetapi juga harus bugar, stabil secara mental, dan bersih dalam rekam jejak. Sebelum berbicara strategi lolos, Anda perlu menilai secara objektif apakah Anda termasuk kandidat yang layak secara administratif. Karena sekali saja gagal di tahap administrasi, Anda tidak akan pernah menyentuh tes psikologi atau kesamaptaan. Polri menetapkan bahwa pendaftar SIPSS harus berasal dari: Lulusan D-IV, S1, atau S2 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi minimal terakreditasi B (7 standar) atau Sangat Baik (9 kriteria), sesuai regulasi BAN-PT terbaru, serta IPK minimal 3,0 (umumnya tanpa pembulatan). Ini berarti ada tiga hal teknis yang perlu Anda cek dengan teliti: 1. Jenjang pendidikanJika Anda lulusan diploma 3 (D-III), maka belum memenuhi syarat. Minimal harus D-IV atau S1. Untuk lulusan S2, posisi Anda tidak otomatis di atas S1, karena seleksi tetap berdasar formasi dan jurusan yang dibuka, bukan semata jenjang tertinggi. 2. Akreditasi program studiPeriksa kembali status akreditasi program studi Anda saat lulus. Banyak calon pelamar gagal di sini karena mengira akreditasi kampus sama dengan akreditasi prodi. Polri biasanya mensyaratkan akreditasi prodi minimal B atau Sangat Baik. Jika akreditasi Anda di bawah itu, peluang mendaftar akan tertutup meski IPK Anda tinggi. 3. IPK minimal 3,0Di kompetisi ketat seperti SIPSS, IPK tidak hanya formalitas. IPK 3,0 adalah batas minimal. Dalam praktik, banyak pesaing yang datang dengan IPK di atas 3,3 bahkan 3,5. Jadi, jika IPK Anda mepet 3,0, Anda perlu mengompensasi dengan performa maksimal di tahapan lain, seperti psikologi dan TKK (Tes Kompetensi Keahlian). Batas usia, status perkawinan, dan ikatan dinas juga menjadi variabel penentu yang sering diremehkan. Usia maksimal umumnya sekitar 26 tahun pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS, Anda harus belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan, serta bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) minimal 10 tahun sejak diangkat sebagai perwira Polri. Dari sudut pandang perencanaan karier, ini menyimpan beberapa konsekuensi taktis: 1. Batas usia 26 tahunJika Anda lulus S1 di usia 22–23 tahun, Anda relatif punya “jendela waktu” 3 sampai 4 tahun untuk mempersiapkan diri secara matang. Namun, jika Anda lulus di usia lebih tua, ruang gerak Anda untuk mencoba beberapa kali menjadi lebih sempit. Mengingat pendaftaran SIPSS biasanya dibuka setahun sekali, perhitungan waktu menjadi sangat krusial. 2. Belum menikah dan komitmen selama pendidikanKebijakan ini berkaitan dengan fokus dan kedisiplinan selama pendidikan yang intensif. Bagi Anda yang sudah berencana menikah muda, ini harus dipertimbangkan serius. Menunda pernikahan demi mengikuti pendidikan 6–7 bulan mungkin terasa ringan bagi sebagian orang, namun cukup signifikan bagi yang sudah punya rencana keluarga. 3. Ikatan dinas 10 tahunIni bukan jalur “coba-coba”. Begitu Anda diangkat menjadi perwira Polri, Anda terikat untuk mengabdi minimal 10 tahun. Jika Anda mengundurkan diri sebelum masa itu, ada konsekuensi administratif dan finansial yang tidak kecil. Sejak awal Anda harus mantap bahwa dunia kepolisian adalah ruang pengabdian jangka panjang, bukan sekadar batu loncatan. Walaupun SIPSS membuka peluang bagi lulusan sarjana, bukan berarti semua jurusan otomatis bisa mendaftar. Polri biasanya merilis daftar formasi per jurusan setiap tahun. Secara umum, beberapa rumpun ilmu yang sering mendapat formasi antara lain hukum, kedokteran, teknik, psikologi, ilmu komunikasi, ekonomi/akuntansi, ilmu komputer/informatika, dan beberapa disiplin spesifik lain sesuai kebutuhan tahun berjalan. Dengan jumlah total formasi sekitar 140 orang untuk tahun 2025, satu jurusan bisa saja hanya mendapatkan jatah beberapa kursi saja. Rasio persaingan per jurusan menjadi sangat tinggi, sehingga Anda harus aktif memantau pengumuman resmi Polri setiap tahun dan tidak hanya mengandalkan informasi dari media sosial. Durasi pendidikan SIPSS sekitar 6–7 bulan di Lemdiklat Polri Semarang berfokus pada pembentukan mental dan kedisiplinan sebagai
