Polisi pamong praja kerap dianggap sama dengan polisi karena sama-sama terlihat bertugas menjaga ketertiban di lapangan. Padahal, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bukan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta pelindungan masyarakat.
Perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap jalur kariernya. Penerimaan anggota Polri dilakukan melalui sistem rekrutmen kepolisian, sedangkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja berada dalam sistem kepegawaian ASN dan dibina oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, calon yang tertarik bekerja di Satpol PP perlu melihat kebutuhan pemerintah daerah dan pengadaan ASN, bukan portal penerimaan Polri.
Satpol PP Bukan Bagian dari Polri
Dasar hukum utama Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Regulasi tersebut masih berstatus berlaku dan menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah.
Perbedaannya dapat dilihat berikut ini.
| Aspek | Satpol PP | Polri |
|---|---|---|
| Organisasi | Perangkat pemerintah daerah | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| Lingkup | Pemerintahan daerah | Nasional |
| Fokus utama | Penegakan Perda/Perkada, ketertiban dan ketenteraman | Keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan tugas kepolisian |
| Jalur kepegawaian | ASN/pemerintah daerah sesuai jabatan | Anggota Polri |
| Pembinaan jabatan fungsional | Kementerian Dalam Negeri | Struktur Polri |
PP Nomor 16 Tahun 2018 juga mengatur koordinasi Satpol PP dengan instansi lain. Dalam kegiatan tertentu yang mempunyai dampak sosial luas dan risiko tinggi, Satpol PP dapat meminta bantuan personel maupun peralatan dari Polri dan TNI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketiganya dapat bekerja sama, tetapi tetap merupakan organisasi yang berbeda.
Baca Juga: Polisi Pamong Praja Pemula Gaji, Tugas & CPNS 2026
Tugas Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pekerjaan Satpol PP tidak hanya berupa penertiban yang terlihat di ruang publik. PP Nomor 16 Tahun 2018 menetapkan tiga tugas utama, yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman, kegiatan yang dilakukan dapat meliputi:
- deteksi dan pencegahan dini;
- pembinaan dan penyuluhan;
- patroli;
- pengamanan;
- pengawalan;
- penertiban; serta
- penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sesuai kewenangan.
Penegakan Perda juga dapat melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil apabila ditemukan pelanggaran yang memerlukan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Karena lingkupnya berada pada pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas dapat menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, kewenangannya tetap harus berlandaskan regulasi dan SOP yang berlaku, bukan bertindak seperti aparat kepolisian.
Status Kepegawaian dan Jabatan Fungsional
BKN hingga 2026 masih mencantumkan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Jabatan Fungsional. Jabatan tersebut tersedia dalam kategori keahlian dan keterampilan serta berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam profil Jabatan Fungsional BKN, ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Jabatan ini berada pada lingkungan PNS daerah.
Hal ini perlu dibedakan dari keberadaan aparatur pendukung non-PNS yang dapat ditemukan pada sejumlah Satpol PP daerah. Tidak semua orang yang bekerja atau membantu kegiatan Satpol PP otomatis menduduki Jabatan Fungsional Pol PP.
Untuk calon pelamar, hal terpenting adalah membaca nama jabatan dan status formasi yang tercantum pada pengumuman resmi instansi. Jangan hanya berpatokan pada istilah umum “lowongan Satpol PP”.
Baca Juga: Pendaftaran Polri 2026 Gelombang 2 Dibuka? Cek Status Resminya
Jalur Masuk dan Syarat Rekrutmen
Tidak terdapat satu penerimaan nasional Satpol PP dengan pola yang sama seperti penerimaan Bintara atau Tamtama Polri. Jika kebutuhan Jabatan Fungsional Pol PP dibuka melalui CPNS, prosesnya mengikuti pengadaan ASN serta formasi pemerintah daerah yang tersedia.
Pada pengadaan CPNS 2024, BKN sebelumnya memasukkan beberapa jenjang Jabatan Fungsional Pol PP dalam materi Seleksi Kompetensi Bidang. Hal tersebut menunjukkan bahwa jabatan ini dapat tersedia melalui pengadaan CPNS ketika pemerintah daerah memperoleh kebutuhan formasi.
Calon perlu mengecek beberapa hal berikut ketika formasi diumumkan:
| Yang Dicek | Acuan |
|---|---|
| Nama jabatan | Pengumuman formasi instansi |
| Kualifikasi pendidikan | Ketentuan jabatan yang dibuka |
| Usia | Peraturan pengadaan ASN tahun berjalan |
| Dokumen | SSCASN dan pengumuman instansi |
| Lokasi penempatan | Pemerintah daerah yang membuka kebutuhan |
| Persyaratan khusus | Ketentuan masing-masing instansi |
Pada seleksi sebelumnya, materi teknis jabatan mencakup pemerintahan daerah, aturan tentang Satpol PP, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, PPNS, serta SOP dan kode etik.
Persyaratan pada seleksi terdahulu tidak boleh langsung dianggap berlaku untuk seleksi berikutnya. Pendidikan, usia, jumlah kebutuhan, dan instansi yang membuka jabatan harus mengikuti pengumuman resmi tahun berjalan.
Gaji dan Tunjangan yang Berlaku
Tidak ada satu nominal tunggal yang dapat disebut sebagai gaji seluruh anggota Satpol PP. Bagi PNS yang menduduki jabatan tersebut, gaji pokok mengikuti golongan dan masa kerja sesuai ketentuan gaji PNS.
Skala gaji PNS telah disesuaikan melalui PP Nomor 5 Tahun 2024. Nominal yang diterima seseorang dapat berbeda berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan. Karena itu, informasi gaji perlu melihat posisi setiap pegawai, bukan hanya nama instansinya.
Selain gaji pokok, pejabat fungsional Pol PP dapat memperoleh tunjangan jabatan. Perpres Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja masih berstatus berlaku.
Besaran tunjangan yang tercantum dalam regulasi tersebut antara lain:
| Jabatan | Tunjangan |
|---|---|
| Madya | Rp1.260.000 |
| Muda | Rp960.000 |
| Pertama | Rp540.000 |
| Penyelia | Rp780.000 |
| Pelaksana Lanjutan | Rp450.000 |
| Pelaksana | Rp360.000 |
| Pelaksana Pemula | Rp300.000 |
Nominal tersebut merupakan tunjangan jabatan, bukan total penghasilan bulanan. PNS dapat memperoleh komponen lain berdasarkan ketentuan pemerintah serta kebijakan pemerintah daerah tempat bekerja.
Karena itu, dua pegawai dengan jabatan serupa di daerah berbeda belum tentu membawa pulang jumlah penghasilan yang sama.
Baca Juga: Gaji Bripda Polisi Ternyata Segini, Take Home Pay Aslinya Kalau Ditambah Tukin!
Rekrutmen 2026 dan Portal Resmi
Calon perlu berhati-hati terhadap informasi “pendaftaran Satpol PP 2026” yang menyebut tanggal tertentu tanpa pengumuman instansi. Jabatan ini merupakan kebutuhan pemerintah daerah sehingga tidak ada dasar untuk menganggap seluruh daerah membuka lowongan secara serentak.
Per 25 September 2026, halaman utama SSCASN yang dapat diakses publik masih menampilkan Seleksi Sekolah Kedinasan 2026 dan belum menampilkan timeline pengadaan CPNS umum 2026.
Karena itu, jadwal CPNS 2024 tidak boleh digunakan sebagai jadwal rekrutmen tahun ini.
Calon dapat menggunakan dua kanal utama berikut:
- SSCASN BKN untuk mengecek pengadaan ASN dan formasi ketika seleksi dibuka.
- BKN untuk memantau informasi resmi mengenai pengadaan dan kebijakan ASN.
Selain itu, periksa website BKD atau BKPSDM provinsi, kabupaten, atau kota yang dituju. Jika pemerintah daerah mendapat kebutuhan Jabatan Fungsional Pol PP, informasi formasi dan persyaratan biasanya dijelaskan dalam pengumuman instansi.
FAQ Seputar Polisi Pamong Praja
Apakah Polisi Pamong Praja termasuk anggota Polri?
Tidak. Satpol PP merupakan perangkat daerah, sedangkan Polri merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Struktur organisasi, tugas, dan jalur penerimaannya berbeda.
Apakah Satpol PP termasuk ASN?
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja berada dalam sistem ASN dan BKN mencatat jabatan tersebut sebagai jabatan kategori keahlian dan keterampilan dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina.
Apa tugas utama Satpol PP?
Tugas utamanya adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Bagaimana cara masuk Satpol PP?
Calon perlu memantau kebutuhan ASN pemerintah daerah. Jika formasi Jabatan Fungsional Pol PP dibuka melalui CPNS, pendaftaran mengikuti SSCASN dan persyaratan instansi yang membuka kebutuhan.
Apakah gaji Satpol PP sama di seluruh daerah?
Tidak selalu. Gaji pokok PNS mengikuti golongan dan masa kerja, sedangkan komponen tambahan dapat dipengaruhi jabatan serta kebijakan pemerintah daerah masing-masing.
Apakah rekrutmen Satpol PP 2026 sudah dibuka?
Per 25 September 2026 belum terdapat satu jadwal nasional penerimaan Satpol PP yang berlaku untuk seluruh daerah. SSCASN juga belum menampilkan timeline CPNS umum 2026 pada halaman utamanya.
Ringkasan
Polisi pamong praja bukan bagian dari Polri. Satpol PP merupakan perangkat daerah dengan tugas utama menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018.
Untuk jalur karier ASN, BKN masih mencatat Jabatan Fungsional Pol PP dalam kategori keahlian dan keterampilan dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina. Calon perlu menunggu kebutuhan formasi pemerintah daerah dan mendaftar melalui mekanisme pengadaan ASN apabila jabatan tersebut tersedia.
Per September 2026 belum tepat menyebut adanya jadwal nasional rekrutmen Satpol PP. Informasi seleksi sebaiknya dipantau melalui SSCASN, BKN, serta BKD atau BKPSDM pemerintah daerah yang dituju.
