Tunjangan polisi adalah salah satu faktor yang paling sering ditanyakan oleh para Casis ketika mempertimbangkan serius untuk ikut seleksi Akpol, Bintara, maupun Tamtama. Di tengah proses Penerimaan Anggota Polri yang semakin ketat dan kompetitif, memahami struktur penghasilan, termasuk gaji pokok dan aneka tunjangan, bukan sekadar soal rasa penasaran.

Ini menyangkut perencanaan karier jangka panjang, gambaran kualitas hidup, sampai pertimbangan apakah pengorbanan fisik, mental, dan waktu yang Anda keluarkan selama pendidikan serta penugasan akan sepadan dengan kompensasi yang diterima.

Sebagai calon anggota Polri, Anda perlu melihat tunjangan polisi bukan hanya sebagai angka di atas kertas, tetapi sebagai sistem kesejahteraan yang diatur secara resmi melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Di dalamnya terdapat gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, hingga fasilitas non tunai seperti pensiun dan jaminan hari tua.

Memahami struktur ini sejak awal membantu Anda memiliki ekspektasi yang realistis, menghitung potensi penghasilan, sekaligus menyadari bahwa peningkatan pangkat dan jabatan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.

Saat ini, dengan adanya pembaruan regulasi seperti PP Nomor 7 Tahun 2024 dan penyesuaian remunerasi yang masih mengacu pada Perpres 103 Tahun 2018, komponen penghasilan anggota Polri menjadi cukup kompleks. Namun jika diurai dengan sistematis, Anda akan melihat pola yang jelas: semakin tinggi pangkat, lama masa kerja, dan kelas jabatan, semakin besar pula penghasilan dan tunjangan yang didapat. Di sinilah pemahaman teknis mengenai tunjangan polisi bisa menjadi keunggulan taktis bagi Anda yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kepolisian secara profesional.

Apa Itu Tunjangan Polisi dan Bagaimana Strukturnya?

Secara sederhana, tunjangan polisi adalah seluruh penerimaan di luar gaji pokok yang diberikan kepada anggota Polri sebagai bentuk kompensasi tambahan atas tugas, tanggung jawab, serta kondisi kerja. Jika gaji pokok diatur dalam tabel gaji PNS/TNI/Polri melalui PP Nomor 5 Tahun 2024 dan PP Nomor 7 Tahun 2024, maka tunjangan diatur melalui beberapa regulasi lain seperti Perpres 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan Polri, serta ketentuan internal yang ditetapkan Kapolri terkait kelas jabatan.

Bagi seorang Casis, penting dipahami bahwa penghasilan anggota Polri tidak bisa dinilai hanya dari gaji pokok. Dalam praktiknya, porsi terbesar justru sering datang dari tunjangan kinerja, kemudian disusul berbagai tunjangan lain yang sifatnya melekat, seperti tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan.

Secara garis besar, struktur penghasilan anggota Polri dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Gaji pokok, mengikuti golongan kepangkatan:
   • Tamtama (Golongan I),
   • Bintara (Golongan II),
   • Perwira Pertama (Golongan III),
   • Perwira Menengah dan Perwira Tinggi (Golongan IV).
2. Tunjangan melekat, yang umumnya diterima hampir semua anggota, misalnya:
   • Tunjangan keluarga,
   • Tunjangan makan dan lauk pauk,
   • Tunjangan beras,
   • Tunjangan umum (bagi yang tidak menjabat struktural/fungsional),
   • Tunjangan polwan.
3. Tunjangan berbasis jabatan dan kinerja:
   • Tunjangan kinerja (tukin),
   • Tunjangan jabatan struktural/fungsional,
   • Tunjangan khusus/daerah tertentu, misalnya untuk penugasan di Papua atau wilayah perbatasan.
4. Fasilitas non tunai dan jangka panjang:
   • Tunjangan pensiun,
   • PPh ditanggung negara,
   • Fasilitas sosial lain yang terkait status sebagai anggota Polri.

Dengan struktur ini, besaran tunjangan polisi menjadi sangat variatif. Seorang anggota di awal karier dengan gaji pokok sekitar 4,7 juta rupiah per bulan dan tukin sekitar 4,5 juta rupiah, misalnya, bisa mengantongi total lebih dari 9 juta rupiah per bulan, sebelum tunjangan keluarga dan komponen lain ditambahkan. Bagi seorang Casis, angka ini menjadi indikasi bahwa jalur karier Polri memiliki potensi penghasilan yang kompetitif, terutama bila Anda konsisten naik pangkat dan mengemban jabatan yang lebih tinggi.

Jenis Tunjangan Polisi: Dari Kinerja hingga Keluarga

Agar pemahaman Anda tidak sebatas hafal istilah, bagian ini akan membahas jenis-jenis tunjangan polisi secara lebih rinci, sekaligus menjelaskan logika perhitungannya. Ini penting untuk Anda yang ingin menghitung simulasi penghasilan masa depan secara lebih teknis.

1. Tunjangan Kinerja (Tukin): Komponen Terbesar Penghasilan

Tunjangan kinerja adalah komponen tunjangan polisi yang nominalnya paling besar dan paling sering menjadi sorotan publik. Dasar hukumnya adalah Perpres Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri. Di dalam sistem ini, setiap jabatan diberikan kelas jabatan tertentu, misalnya kelas 1 hingga kelas 17, yang masing-masing memiliki nominal tukin tersendiri.

Sebagai gambaran:

• Kelas jabatan 1 sekitar Rp1.968.000 per bulan,
• Kelas jabatan 2 sekitar Rp2.089.000 per bulan,
• Kelas jabatan 3 sekitar Rp2.216.000 per bulan,
• Semakin tinggi kelas jabatan, nilai tukin meningkat hingga belasan bahkan puluhan juta rupiah.
• Kapolri sendiri menerima tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tukin kelas jabatan 17, sehingga mencapai kurang lebih Rp43.627.000 per bulan.

Kelas jabatan ini tidak semata-mata mengikuti pangkat, tetapi kombinasi antara pangkat, jabatan struktural, dan tanggung jawab. Artinya, dua anggota dengan pangkat sama bisa saja menerima tukin berbeda jika jabatan mereka berbeda kelas.

Bagi Casis, informasi ini penting sebagai acuan bahwa:

1. Kenaikan pangkat saja belum cukup, Anda juga perlu mengejar jabatan dengan kelas yang lebih tinggi.
2. Kinerja dan rekam jejak profesional akan berpengaruh pada peluang menduduki jabatan strategis yang kelasnya lebih tinggi.
3. Remunerasi di Polri didesain agar ada hubungan langsung antara tanggung jawab jabatan dan tingkat kesejahteraan.

Contoh kasus sederhana: Seorang anggota Polri dengan gaji pokok Rp4,779.000 dan tunjangan kinerja Rp4,550.000 akan memiliki penghasilan sekitar Rp9,329.000 per bulan, itu pun belum dihitung tunjangan keluarga, tunjangan makan, beras, dan lainnya. Dengan kata lain, tukin bisa menambah sekitar 90 hingga 100 persen dari gaji pokok pada level tertentu, sehingga sangat menentukan total penghasilan.

2. Tunjangan Keluarga: Perlindungan untuk Istri/Suami dan Anak

Tunjangan keluarga adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap kewajiban anggota Polri dalam menafkahi keluarga. Ketentuannya mengacu pada skema umum pegawai negara, yang juga melekat pada anggota Polri.

Struktur tunjangan keluarga biasanya:

• Untuk suami atau istri: 10 persen dari gaji pokok.
• Untuk anak: 2 persen dari gaji pokok per anak, maksimal untuk 2 anak.

Secara teknis, ini berarti:

• Jika seorang anggota Polri bergaji pokok Rp5.000.000, maka:
• Tunjangan istri/suami: Rp500.000,
• Tunjangan 1 anak: Rp100.000,
• Tunjangan 2 anak: Rp200.000,
• Total tunjangan keluarga: hingga Rp700.000 per bulan (untuk pasangan dengan 2 anak).

Secara psikologis bagi Casis, informasi ini membantu Anda memperhitungkan bagaimana kesejahteraan keluarga kelak ketika Anda menikah dan memiliki anak. Bagi banyak anggota, tunjangan keluarga ini cukup signifikan ketika dikombinasikan dengan komponen lain, karena semuanya dihitung berbasis gaji pokok yang secara berkala bisa naik seiring masa kerja dan kenaikan pangkat.

3. Tunjangan Makan dan Lauk Pauk: Penunjang Kebutuhan Harian

Meski angkanya tampak lebih kecil dibanding tukin, tunjangan makan dan lauk pauk tetap menjadi bagian penting dari tunjangan polisi. Tunjangan ini bersifat rutin dan membantu menutup kebutuhan harian anggota yang bertugas.

Besaran umum yang berlaku:

• Tunjangan makan harian berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 per hari.
• Tunjangan lauk pauk sekitar Rp60.000 per bulan.

Jika dikalikan hari kerja efektif, totalnya cukup terasa, khususnya bagi anggota di pangkat awal. Bagi Casis, ini menunjukkan bahwa biaya kebutuhan dasar sehari-hari sebagian sudah diperhitungkan dalam skema belanja pegawai Polri, sehingga gaji pokok dan tukin bisa lebih leluasa digunakan untuk kebutuhan keluarga, cicilan, atau tabungan.

4. Tunjangan Beras: Pengganti Kebutuhan Pangan Pokok

Tunjangan beras adalah bentuk tunjangan dalam bentuk natura atau dikonversi ke nilai rupiah, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

Ketentuannya secara umum:

• Anggota Polri: 18 kg beras per bulan.
• Istri dan anak: 10 kg per orang per bulan.

Dengan pola ini, seorang anggota Polri yang sudah berkeluarga dengan istri dan dua anak, secara teoritis mendapat jatah beras:

• 18 kg untuk anggota,
• 10 kg untuk istri,
• 10 kg untuk anak pertama,
• 10 kg untuk anak kedua,
• Total: 48 kg beras per bulan.

Meskipun secara praktik bisa diberikan dalam bentuk uang pengganti, logika dasarnya adalah memastikan kebutuhan pangan pokok keluarga anggota Polri tidak terabaikan. Bagi Casis, ini menegaskan bahwa status sebagai anggota Polri membawa jaminan tertentu terhadap kestabilan kebutuhan dasar rumah tangga.

5. Tunjangan Umum: Untuk Anggota Tanpa Jabatan Struktural/Fungsional

Tidak semua anggota Polri memegang jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Untuk mereka, tersedia tunjangan umum sebagai kompensasi standar, dengan nominal yang relatif kecil tetapi tetap rutin diterima.

Besaran tunjangan umum:

• Sekitar Rp75.000 per bulan bagi anggota yang tidak memiliki jabatan struktural maupun fungsional.

Angka ini memang tidak besar, tetapi secara filosofis menunjukkan bahwa negara tetap memberi pengakuan finansial kepada seluruh anggota, termasuk yang belum atau tidak sedang memegang jabatan khusus.

6. Tunjangan Polwan: Pengakuan Khusus bagi Polisi Wanita

Polwan memiliki tuntutan dan tantangan khusus di lapangan, termasuk dalam keseimbangan antara tugas dinas dan peran domestik. Untuk itu, terdapat tunjangan polwan yang diberikan secara khusus.

Besaran tunjangan polwan:

• Sekitar Rp50.000 per bulan bagi anggota polisi wanita.

Walaupun tidak besar jika dilihat sebagai nominal tunggal, hal ini menggambarkan adanya kebijakan afirmatif sekaligus pengakuan terhadap peran Polwan dalam struktur organisasi Polri. Bagi calon Polwan, ini juga menjadi indikator bahwa keberadaan Anda sebagai perempuan di institusi Polri memiliki ruang yang diakomodasi secara formal.

7. Tunjangan Jabatan: Struktural dan Fungsional

Tunjangan jabatan berbeda dari tunjangan kinerja. Jika tukin berbasis kelas jabatan dan berlaku luas, tunjangan jabatan lebih spesifik untuk mereka yang memegang jabatan struktural (seperti Kapolres, Kapolsek, dan seterusnya) atau jabatan fungsional tertentu.

Besaran tunjangan jabatan:

• Bervariasi, diatur melalui Perpres dan ketentuan teknis lain,
• Meningkat seiring tingginya posisi dan tanggung jawab.

Dalam praktik karier, ini berarti:

1. Naik pangkat tanpa memegang jabatan strategis akan memberi peningkatan gaji pokok dan tukin, tetapi tidak menyentuh tunjangan jabatan.
2. Memegang jabatan struktural yang signifikan akan menambah satu komponen tunjangan baru di luar tukin dan gaji pokok.

Bagi Casis yang menargetkan jalur karier kepemimpinan, misalnya ingin suatu saat menjadi Kapolres, Kapolda, atau pejabat tinggi lain, tunjangan jabatan menjadi bagian penting dari perencanaan kesejahteraan jangka panjang.

8. Tunjangan Khusus dan Daerah Tertentu

Tidak semua tempat penugasan memiliki risiko dan tantangan yang sama. Di daerah tertentu, seperti Papua, wilayah perbatasan, atau daerah yang dikategorikan sulit, terdapat tunjangan khusus atau tunjangan daerah yang diperuntukkan bagi anggota yang bertugas di sana.

Karakteristik tunjangan ini:

• Besaran bervariasi mengikuti kebijakan pemerintah dan Polri,
• Biasanya diberikan untuk mengompensasi risiko lebih tinggi, biaya hidup yang lebih mahal, atau kondisi geografis yang berat,
• Dapat menjadi insentif bagi anggota untuk bersedia ditempatkan di wilayah-wilayah prioritas.

Bagi Casis, penting untuk memahami bahwa penugasan di daerah khusus bisa berarti dua hal sekaligus: tantangan besar di lapangan, tetapi juga peluang peningkatan penghasilan serta pengalaman operasional yang sangat berharga untuk karier.

9. Tunjangan Pensiun: Jaring Pengaman Setelah Masa Dinas

Ketika memasuki Polri, Anda bukan hanya memikirkan 5 atau 10 tahun ke depan, tetapi juga bagaimana kondisi Anda setelah memasuki usia pensiun. Di sinilah tunjangan pensiun menjadi komponen penting dari tunjangan polisi secara keseluruhan.

Kisaran tunjangan pensiun anggota Polri:

• Tamtama: sekitar Rp1.643.000 hingga Rp2.960.000 per bulan, tergantung pangkat dan masa kerja.
• Perwira Pertama: sekitar Rp2.735.000 hingga Rp4.780.000 per bulan.
• Untuk pangkat yang lebih tinggi seperti Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, nominal pensiun bisa mencapai kisaran yang lebih besar lagi.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa:

1. Makin tinggi pangkat akhir saat pensiun, makin besar dana pensiun bulanan.
2. Masa kerja yang panjang akan memperkuat hak pensiun Anda.

Bagi Casis, masuk Polri berarti memasuki profesi yang menyediakan skema jaminan hari tua yang jelas dan berbasis peraturan resmi. Ini menjadi nilai tambah signifikan dibanding sebagian profesi lain yang mengandalkan kontrak jangka pendek tanpa jaminan pensiun yang terstruktur.

10. Fasilitas Lain: PPh Ditanggung Negara dan Komponen Non Tunai

Selain komponen tunjangan yang langsung terlihat dalam slip gaji, ada beberapa fasilitas lain yang patut masuk dalam perhitungan kesejahteraan:

1. Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung negara
   Artinya, beban pajak atas penghasilan gaji dan tunjangan tidak sepenuhnya dibebankan kepada anggota, melainkan sudah diperhitungkan dalam anggaran negara. Ini membuat take home pay anggota relatif lebih besar dibanding jika PPh harus dibayar sendiri.
2. Fasilitas sosial dan kedinasan
   Bergantung pada satuan kerja dan lokasi, anggota Polri bisa mendapatkan fasilitas seperti perumahan dinas, fasilitas kesehatan, dan berbagai dukungan operasional lain yang tidak selalu tercermin dalam angka tunjangan, tetapi jelas mengurangi beban pengeluaran pribadi.
3. Program pensiun dan jaminan sosial
   Selain tunjangan pensiun bulanan, ada sistem pensiun dan jaminan lain yang secara kelembagaan menjamin bahwa anggota tidak dibiarkan tanpa perlindungan saat memasuki masa tidak produktif.

Bagi Casis, ini menegaskan bahwa menjadi anggota Polri berarti masuk ke dalam ekosistem kesejahteraan yang cukup lengkap, meski tentu saja kualitas dan detail fasilitas bisa berbeda antar wilayah dan satuan tugas.

Menghubungkan Tunjangan dengan Pangkat, Masa Kerja, dan Jalur Masuk

Dalam konteks seleksi Penerimaan Anggota Polri saat ini, jalur yang Anda pilih akan sangat memengaruhi peta karier, yang pada akhirnya memengaruhi tunjangan polisi yang Anda terima di masa depan.

1. Golongan Pangkat dan Jalur Masuk

Secara struktural, jalur masuk utama ke Polri adalah:

• Tamtama: umumnya golongan I, dengan gaji pokok dan tunjangan yang menyesuaikan tingkat pendidikan serta tanggung jawab operasional.
• Bintara: golongan II, menjadi tulang punggung operasional kepolisian, dengan peluang penghasilan yang meningkat seiring kenaikan pangkat dan masa kerja.
• Akpol (Perwira): masuk sebagai Perwira Pertama (golongan III), dengan tangga karier lebih panjang ke arah kepemimpinan organisasi.

Keterkaitan dengan tunjangan:

1. Gaji pokok meningkat setiap kali naik pangkat dan bertambah masa kerja.
2. Tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan cenderung meningkat signifikan begitu Anda memegang jabatan yang kelasnya lebih tinggi.
3. Di level Perwira, peluang memegang jabatan strategis lebih besar, sehingga potensi menerima tukin besar dan tunjangan jabatan juga lebih tinggi.

Bagi Casis, pilihan jalur masuk bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga soal visi karier jangka panjang. Akpol, misalnya, memberi titik awal gaji pokok dan kelas jabatan yang lebih tinggi, tetapi proses seleksi dan pendidikannya jauh lebih ketat dan panjang.

2. Contoh Ilustrasi Penghasilan

Agar gambaran Anda lebih konkret, perhatikan ilustrasi berikut (angka bersifat indikatif berdasarkan kisaran yang tercantum dalam sumber):

Misalkan seorang anggota Bintara:

• Gaji pokok: Rp4.779.000.
• Tunjangan kinerja: Rp4.550.000.
• Tunjangan keluarga: istri 10 persen (Rp477.900), 2 anak masing-masing 2 persen (2 × Rp95.580 = Rp191.160). Total keluarga sekitar Rp669.060.
• Tunjangan makan: misalnya Rp50.000 per hari × 22 hari kerja = Rp1.100.000.
• Tunjangan lauk pauk: Rp60.000 per bulan.
• Tunjangan beras: jika dihitung dalam rupiah, tergantung harga beras per kg, tetapi jatah volume sudah jelas.

Jika dikalkulasi kasar dengan komponen tunai utama (gaji pokok, tukin, tunjangan keluarga, makan, lauk pauk), maka:

• Gaji pokok: Rp4.779.000
• Tukin: Rp4.550.000
• Tunjangan keluarga: ±Rp669.000
• Tunjangan makan + lauk pauk: ±Rp1.160.000

Total kurang lebih: sekitar Rp11.158.000 per bulan, belum termasuk nilai tunjangan beras dan fasilitas lain.

Bagi Casis, hitungan ini menjelaskan mengapa banyak anggota Polri yang bisa hidup cukup layak terutama ketika sudah berada pada pangkat menengah dengan masa kerja beberapa tahun. Namun, Anda juga perlu memahami bahwa penghasilan tersebut datang bersama jam kerja panjang, risiko tinggi, serta tuntutan profesional yang besar.

3. Dinamika Regulasi dan Penyesuaian 2026

Data tunjangan polisi yang digunakan saat ini merujuk pada regulasi dan tabel gaji hingga tahun 2025, dengan dasar hukum utama:

• PP Nomor 5 Tahun 2024 dan PP Nomor 7 Tahun 2024 untuk struktur gaji PNS/TNI/Polri,
• Perpres Nomor 103 Tahun 2018 untuk remunerasi tunjangan kinerja di Polri,
• Berbagai ketentuan teknis dari Puskeu Polri terkait komponen belanja pegawai.

Memasuki 2026, sangat mungkin terjadi penyesuaian nominal, baik karena inflasi, kebijakan fiskal pemerintah, maupun pembaruan regulasi. Namun pola besarnya hampir pasti tetap sama:

1. Gaji pokok terstruktur berdasarkan golongan dan masa kerja.
2. Tunjangan kinerja tetap menjadi komponen terbesar dan paling menentukan selisih penghasilan.
3. Tunjangan melekat seperti keluarga, makan, beras, dan pensiun tetap menjadi penopang kesejahteraan dasar.

Sebagai calon anggota, fokus utama Anda seharusnya bukan hanya mengejar angka tunjangan, melainkan menyiapkan diri agar lolos seleksi dan mampu berprestasi. Sebab dalam sistem remunerasi Polri, prestasi, kinerja, dan rekam jejak akan memengaruhi seberapa cepat Anda bisa naik pangkat dan menduduki jabatan dengan kelas jabatan yang lebih tinggi.

Pada akhirnya, tunjangan polisi bukan sekadar daftar angka di brosur atau bahan obrolan di forum Casis. Di balik istilah tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, makan, beras, jabatan, dan pensiun, ada satu pesan yang jelas: negara berupaya mengimbangi beratnya tugas dan risiko anggota Polri dengan sistem kesejahteraan yang terstruktur.

Jika Anda saat ini sedang mempersiapkan diri untuk seleksi Akpol, Bintara, atau Tamtama, gunakan pemahaman tentang tunjangan ini secara taktis. Jadikan ia sebagai bahan hitung-hitungan rasional, tetapi jangan biarkan ia menjadi satu-satunya motivasi. Karier di kepolisian adalah karier pelayanan publik jangka panjang, di mana integritas, disiplin, dan keberanian akan diuji jauh lebih keras dibanding sekadar ujian akademik.

Investasikan energi Anda untuk menguasai materi tes, memperkuat fisik, menyiapkan mental, dan membangun karakter. Sebab ketika Anda berhasil masuk dan kemudian berprestasi, struktur tunjangan polisi yang sudah diatur lewat PP dan Perpres akan bergerak mengikuti perjalanan karier Anda. Setiap kenaikan pangkat, setiap jabatan baru, dan setiap tambahan masa kerja akan mengkonversi pengorbanan Anda menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata, termasuk sampai masa pensiun kelak.

Bagi Anda yang serius ingin jadi polisi, pahami angka, kuasai regulasi, tetapi yang paling penting, siapkan diri untuk jadi sosok yang memang layak diberi amanah, pangkat, dan seluruh tunjangan yang menyertainya.

baca juga : Abripda tamtama polri gaji pas-pasan? Baca ini dulu!

Sumber Referensi

• KAI.OR.ID – Boleh Disimak, Inilah Urutan Pangkat Polisi Serta Gaji Tunjangan yang Diterimanya
• FAHUM.UMSU.AC.ID – Rincian Terbaru Gaji dan Tunjangan Polisi Tahun 2025
• GLINTS.COM – Berapa Gaji Polisi? Ini Rinciannya
• GRAMEDIA.COM – Gaji Polisi: Jenjang Karier, Tunjangan, dan Fasilitas
• PUSKEU.POLRI.GO.ID – Pelayanan: Gaji
• DEALLS.COM – Gaji Polisi: Tugas, Jenjang Karier, dan Tunjangannya
• DJPB.KEMENKEU.GO.ID – Tabel Gaji PNS, TNI, Polri
• SISDIVKUM.ID – Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait Tunjangan Kinerja

Testimoni jadiPOLISI

Program Premium Tes POLRI di Bimbel jadiPOLISI

“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟

PROMO BIASA (ARTIKEL) (4)

PROMO BIASA (ARTIKEL) (4)

📋 Cara Membeli dengan Mudah:

1. Unduh Aplikasi JadiPOLISI: Temukan aplikasi JadiPOLISI di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
2. Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPOLISI Anda melalui aplikasi atau situs web.
3. Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
4. Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELPOLRI” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
5. Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES55”, masukkan untuk diskon tambahan.
6. Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
7. Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.

Mau berlatih Soal-soal Rekrutmen atau Tes POLRI? Ayoo segera gabung sekarang juga!! GRATISSS

>