Polisi Kehutanan atau Polhut bertugas menjaga dan mengamankan hutan, kawasan hutan, serta mengawasi peredaran hasil hutan. Meski menggunakan istilah “polisi”, Polisi Kehutanan bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polhut merupakan jabatan fungsional yang mempunyai kewenangan kepolisian khusus di bidang kehutanan.
Bagi kamu yang tertarik dengan profesi ini, hal terpenting adalah memahami jalur penerimaannya. Rekrutmen Polisi Kehutanan dapat berkaitan dengan pengadaan ASN, bukan penerimaan anggota Polri melalui Akpol, Bintara, atau Tamtama.
Polisi Kehutanan Bukan Anggota Polri
Polisi Kehutanan merupakan pejabat fungsional yang menjalankan kegiatan kepolisian khusus di bidang kehutanan. PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2019 menempatkan Polisi Kehutanan dalam rumpun jabatan penyidik dan detektif dengan tugas utama melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.
Perbedaannya dengan anggota Polri cukup mendasar. Anggota Polri berada dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Polhut bekerja dalam lingkup penyelenggaraan urusan kehutanan dan memiliki kewenangan kepolisian khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam praktiknya, Polhut tetap dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri. Pada 2026, misalnya, pendidikan pembentukan Polhut dilaksanakan Kementerian Kehutanan melalui kerja sama dengan Baharkam Polri dan Lemdiklat Polri.
Karena itu, calon pelamar jangan mencari pendaftaran Polisi Kehutanan melalui portal penerimaan anggota Polri.
Baca Juga: Pangkat Bintara Polisi Cek Urutan Lengkap & Syarat Bisa Naik Perwira!
Syarat dan Jalur Pendaftaran Polisi Kehutanan
Syarat Polisi Kehutanan tidak dapat disamaratakan untuk setiap penerimaan. Persyaratan yang mengikat pelamar adalah syarat pada pengumuman resmi formasi ketika seleksi dibuka.
Untuk pengadaan PNS, ketentuan umum yang masih berlaku dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 menetapkan usia pelamar PNS paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun saat melamar, selain persyaratan lain mengenai status kewarganegaraan, rekam jejak, kesehatan, dan kualifikasi jabatan.
Kualifikasi pendidikan
Profil Jabatan Fungsional BKN mencatat dua kategori utama Polisi Kehutanan:
| Kategori | Pendidikan yang menjadi dasar jabatan | Jenjang awal |
|---|---|---|
| Keterampilan | Antara lain SMK bidang kehutanan hingga D-III Kehutanan sesuai ketentuan pengangkatan | Pemula/Terampil |
| Keahlian | S-1/D-IV ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditetapkan instansi pembina | Ahli Pertama |
BKN mencatat kategori keterampilan memiliki golongan ruang awal II/a, sedangkan kategori keahlian dimulai dari III/a.
Namun, tabel tersebut merupakan profil jabatan fungsional, bukan otomatis daftar jurusan yang diterima pada rekrutmen 2026. Jurusan, jenjang pendidikan, jumlah kebutuhan, lokasi penempatan, batas usia, dan ketentuan khusus tetap harus mengikuti pengumuman formasi resmi.
Portal pendaftaran
Jika Polisi Kehutanan dibuka melalui seleksi CPNS, pelamaran dilakukan melalui sistem resmi pemerintah, yaitu SSCASN BKN. Jangan mengunggah dokumen pribadi melalui situs atau tautan yang tidak diumumkan pemerintah.
BKN juga telah mengingatkan masyarakat pada Juni 2026 mengenai beredarnya informasi palsu yang mengklaim pendaftaran CPNS 2026 sudah dibuka. Informasi pengadaan ASN harus diverifikasi melalui BKN, SSCASN, dan instansi yang membuka kebutuhan.
Baca Juga: Pangkat Aipda Polisi Posisi Tingkatan, Tugas Utama, & Syarat Naik Karir
Status Rekrutmen Polisi Kehutanan 2026
Peluang penambahan personel Polisi Kehutanan pada 2026 memang mendapat perhatian besar pemerintah.
Rencana Kerja Biro SDM dan Organisasi Kementerian Kehutanan Tahun 2026 menyebut pengadaan CPNS Kementerian Kehutanan diprioritaskan untuk memperkuat kapasitas Polisi Kehutanan dalam pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.
Perkembangan terbaru muncul pada 19 Agustus 2026. Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui penambahan 21.000 Polisi Kehutanan untuk memperkuat pengamanan hutan nasional.
Namun, angka tersebut perlu dipahami dengan benar.
Persetujuan penambahan 21.000 Polhut tidak boleh langsung diartikan sebagai 21.000 formasi CPNS Polisi Kehutanan yang sudah dibuka untuk pendaftaran. Sampai informasi resmi mengenai rincian formasi, jadwal, kualifikasi pendidikan, lokasi kebutuhan, dan mekanisme seleksi diterbitkan pemerintah, calon pelamar perlu menunggu pengumuman resmi.
Dengan demikian, hindari informasi yang sudah mencantumkan jadwal pendaftaran atau jumlah formasi Polisi Kehutanan 2026 secara pasti apabila tidak disertai pengumuman pemerintah.
Sebagai gambaran kebutuhan SDM, laporan Kementerian Kehutanan mencatat bahwa pada pengadaan CPNS formasi 2024 masih terdapat 287 formasi Polisi Kehutanan yang kosong setelah rangkaian seleksi.
Tugas Utama dan Wewenang Polisi Kehutanan
Tugas Polisi Kehutanan jauh lebih luas daripada sekadar berpatroli di hutan.
PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2019 menjelaskan bahwa tugas jabatan Polisi Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan perlindungan serta pengamanan hutan, kawasan hutan, dan pengawasan peredaran hasil hutan.
PP Nomor 23 Tahun 2021 juga mengatur kewenangan kepolisian khusus di bidang kehutanan. Beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan antara lain:
- melakukan patroli atau perondaan di kawasan hutan dan wilayah kewenangannya;
- melakukan operasi terkait dugaan tindak pidana kehutanan;
- mengumpulkan data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran kehutanan;
- melakukan kegiatan intelijen berkaitan dengan tindak pidana kehutanan;
- memeriksa surat atau dokumen pengangkutan hasil hutan;
- menerima laporan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan.
Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan Polhut mempunyai unsur pengawasan lapangan, pencegahan, pengamanan, hingga penegakan hukum sesuai batas kewenangannya.
Kementerian Kehutanan pada 2026 juga menekankan peran Polhut dalam menghadapi pembalakan liar, perambahan kawasan, serta perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.
Profesi ini karena itu membutuhkan kemampuan teknis kehutanan, kedisiplinan, integritas, ketahanan fisik, serta kesiapan ditempatkan dan bertugas di lapangan.
Tahapan Seleksi dan Tes yang Perlu Dipahami
Jika penerimaan Polisi Kehutanan dilakukan melalui CPNS, tahapan dasarnya mengikuti mekanisme pengadaan PNS yang berlaku.
Secara umum proses pengadaan mencakup:
- pengumuman kebutuhan;
- pendaftaran;
- seleksi administrasi;
- Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD;
- Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB;
- pengumuman hasil;
- pemberkasan dan pengangkatan sesuai ketentuan.
PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 menjadi salah satu dasar pengadaan ASN yang mengatur tahapan administrasi, SKD, hingga SKB. Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2026 juga mencantumkan tahapan tersebut dalam rencana pengadaan pegawainya.
Tes khusus Polisi Kehutanan
Calon peserta perlu berhati-hati ketika menemukan daftar tes fisik yang disebut sebagai format resmi seleksi 2026. Sampai rincian seleksi diterbitkan, komponen SKB Polisi Kehutanan 2026 tidak sebaiknya dipastikan berdasarkan seleksi tahun sebelumnya.
Sebagai gambaran historis, seleksi CPNS KLHK formasi 2019 untuk jabatan Polisi Kehutanan pernah menambahkan psikotes dan tes kesamaptaan selain tes substansi bidang. Kesamaptaan pada seleksi tersebut antara lain terdiri atas lari 12 menit, lari 100 meter, push-up, sit-up, dan shuttle run.
Format lama tersebut berguna untuk memahami karakter jabatan, tetapi tidak otomatis menjadi ketentuan seleksi 2026.
Kementerian Kehutanan sendiri masih menempatkan kesamaptaan sebagai bagian penting pengembangan kompetensi Polhut karena pekerjaan ini banyak dilakukan di lapangan.
Baca Juga: Tingkatan Pangkat Polisi Bintara Ini Urutan, Gajinya, & Prospek Karier
Rincian Gaji dan Tunjangan Polisi Kehutanan Terbaru
Tidak ada satu angka yang dapat disebut sebagai “gaji Polisi Kehutanan” untuk seluruh pegawai. Penghasilan bergantung pada status kepegawaian, golongan, masa kerja, jenjang jabatan, instansi, kelas jabatan, dan komponen tunjangan yang diterima.
Untuk Polhut berstatus PNS, salah satu komponen utamanya adalah gaji pokok PNS.
Gaji pokok PNS Polisi Kehutanan
Per September 2026, rujukan gaji pokok PNS yang berlaku masih PP Nomor 5 Tahun 2024. Besarnya ditentukan berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan.
Golongan yang relevan dengan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan antara lain:
| Golongan | Rentang Gaji Pokok per Bulan |
|---|---|
| II/a | Rp2.184.000–Rp3.643.400 |
| II/b | Rp2.385.000–Rp3.797.500 |
| II/c | Rp2.485.900–Rp3.958.200 |
| II/d | Rp2.591.100–Rp4.125.600 |
| III/a | Rp2.785.700–Rp4.575.200 |
| III/b | Rp2.903.600–Rp4.768.800 |
| III/c | Rp3.026.400–Rp4.970.500 |
| III/d | Rp3.154.400–Rp5.180.700 |
| IV/a | Rp3.287.800–Rp5.399.900 |
| IV/b | Rp3.426.900–Rp5.628.300 |
| IV/c | Rp3.571.900–Rp5.866.400 |
| IV/d | Rp3.723.000–Rp6.114.500 |
| IV/e | Rp3.880.400–Rp6.373.200 |
Angka tersebut adalah gaji pokok, bukan total penghasilan bulanan.
Tunjangan jabatan fungsional Polisi Kehutanan
PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan berhak atas tunjangan jabatan sesuai Perpres Nomor 96 Tahun 2022 yang masih berstatus berlaku.
| Jenjang Polisi Kehutanan | Tunjangan per Bulan |
|---|---|
| Ahli Utama | Rp2.190.000 |
| Ahli Madya | Rp1.493.000 |
| Ahli Muda | Rp1.190.000 |
| Ahli Pertama | Rp540.000 |
| Penyelia | Rp976.000 |
| Mahir | Rp540.000 |
| Terampil | Rp360.000 |
| Pemula | Rp300.000 |
Besaran tersebut tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 96 Tahun 2022.
Tunjangan kinerja
Untuk pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Kehutanan, terdapat pula tunjangan kinerja berdasarkan Perpres Nomor 34 Tahun 2025. Besarannya ditentukan berdasarkan kelas jabatan, mulai dari kelas jabatan 1 hingga 17.
Karena kelas jabatan setiap pegawai dapat berbeda, tunjangan kinerja tidak tepat ditambahkan secara sembarangan untuk menghasilkan satu angka “gaji bersih Polhut”.
Polhut yang bekerja pada instansi daerah juga dapat memiliki komponen tambahan penghasilan berbeda karena mengikuti ketentuan pemerintah daerah dan kemampuan APBD masing-masing.
Jadi, penghasilan seorang Polisi Kehutanan dapat terdiri dari gaji pokok + tunjangan jabatan fungsional + tunjangan atau komponen penghasilan lain yang memang menjadi haknya. Nilai akhir tidak sama untuk setiap Polhut.
Mini FAQ
Apakah Polisi Kehutanan termasuk anggota Polri?
Tidak. Polisi Kehutanan bukan anggota Polri. Polhut merupakan jabatan di bidang kehutanan yang memiliki kewenangan kepolisian khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Polisi Kehutanan daftar melalui jalur apa?
Jika kebutuhan dibuka melalui seleksi CPNS, pendaftaran dilakukan melalui SSCASN BKN sesuai pengumuman resmi instansi yang membuka formasi.
Apakah lulusan SMA bisa menjadi Polisi Kehutanan?
Profil jabatan Polisi Kehutanan kategori keterampilan mengenal jenjang pendidikan tertentu, termasuk SMK bidang kehutanan. Namun kualifikasi yang dapat melamar harus mengikuti rincian formasi pada pengumuman rekrutmen yang sedang dibuka.
Apakah Polisi Kehutanan 2026 membuka 21.000 formasi?
Belum dapat disimpulkan demikian. Pemerintah telah menyampaikan persetujuan penambahan 21.000 Polhut, tetapi jumlah tersebut tidak otomatis berarti 21.000 formasi CPNS sudah resmi dibuka. Rincian formasi harus menunggu pengumuman pemerintah.
Berapa gaji Polisi Kehutanan?
Gaji pokok Polhut berstatus PNS mengikuti golongan dan masa kerja PNS. Selain gaji pokok, terdapat tunjangan jabatan fungsional dan dapat terdapat komponen penghasilan lain sesuai instansi serta ketentuan yang berlaku.
Apakah seleksi Polisi Kehutanan ada tes fisik?
Seleksi Polhut pada tahun-tahun sebelumnya pernah menggunakan tes kesamaptaan. Namun bentuk dan komponen tes untuk rekrutmen 2026 harus mengikuti pengumuman resmi terbaru dan tidak boleh diasumsikan sama dengan seleksi sebelumnya.
Polisi Kehutanan merupakan pilihan profesi bagi kamu yang tertarik pada perlindungan hutan, pengamanan kawasan, dan penegakan hukum kehutanan. Jalurnya berbeda dari penerimaan anggota Polri sehingga informasi pendaftaran harus dicari melalui kanal resmi pengadaan ASN dan Kementerian Kehutanan.
Untuk 2026, pemerintah telah menunjukkan arah penguatan personel Polhut, tetapi calon pelamar tetap perlu menunggu rincian formasi dan jadwal resmi. Jangan menggunakan angka kebutuhan atau informasi yang beredar di media sosial sebagai dasar pendaftaran sebelum diumumkan pemerintah.
